Tuesday, January 28, 2020

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Tinjau Lokasi Potensi Reforma Agraria di Desa Kuala Karang

Kubu Raya - Menempuh perjalanan yang cukup panjang dari Pelabuhan Sungai Kakap dengan menggunakan speedboat, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra bersama dengan rombongan dari jajaran Kementerian ATR/BPN dan jajaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) mengunjungi Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Senin (27/01/2020). Maksud kunjungannya kali ini, untuk melihat lokasi potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang ada di daerah tersebut untuk dimasukkan dalam program redistribusi tanah yang bersumber dari kawasan hutan.

Berdiri sejak tahun 1901, Desa Kuala Karang terletak di pesisir pantai Teluk Pakedai yang kini dihuni oleh 1.587-an jumlah penduduk terdiri dari empat suku, yaitu Melayu, Cina, Dayak, dan Bugis memiliki kisah yang cukup panjang. Tanah yang mereka tinggali sejak menempati desa itu selama ratusan tahun tidak dapat disertipikatkan karena termasuk kawasan hutan.

“Tantangan kita saat ini melakukan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan, khususnya masyarakat yang sudah lama menempati desa tua yang ada di kawasan hutan dan di Desa Kuala Karang menjadi salah satu contoh nyatanya. Sudah 100 tahun masyarakatnya tinggal di sini. Lalu belakangan ini ditetapkan sebagai kawasan hutan. Nah ini kita mau cari solusinya,” ungkap Surya Tjandra usai meninjau Desa Kuala Karang.

Surya Tjandra menambahkan pekerjaan redistribusi tanah ini memang tanggung jawab dari Kementerian ATR/BPN tapi butuh kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan dukungan dari Pemerintah Daerah supaya pelaksanaannya benar-benar efektif. “Melalui kunjungan bersama ini, kita memastikan tidak ada salah dalam pemberian hak sehingga memang betul-betul untuk warga yang tinggal di sini dan mencari penghasilan di sini, kita memastikan untuk memiliki frekuensi yang sama dengan seluruh _stakeholder_ terkait,” tambahnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimatan Barat Ery Suwondo yang turut mendampingi dalam kunjungan kali ini mengatakan untuk segera memasukkan Desa Kuala Karang sebagai program prioritas pelaksanaan Reforma Agraria. “Kita sudah melihat kondisi alamnya, potensi yang ada di masyarakat dan kepenguasaan tanahnya, ini sudah harus diprioritaskan untuk segera dimasukkan dalam pelaksanaan Reforma Agraria dan dilakukan penguatan hukum khususnya dalam hal sertipikasi tanah,” ujarnya.

Ery Suwondo menambahkan dengan adanya kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki, masyarakat bisa sejahtera karena Desa Kuala Karang potensi alamnya sangat luar biasa mulai dari sektor pertanian, perikanan, sarang burung walet, dan sebagainya. “Memang ada lingkungan yang kita jaga makanya perlu dilakukan kerja sama dengan BPKH,” tutupnya.

Berdasarkan program strategis nasional Presiden Republik Indonesia dalam memastikan batasan kawasan hutan antara pemukiman dan kawasan hutan, tahun 2018 lalu, telah dilakukan kegiatan inventarisasi dan verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Kawasan Hutan di Kabupaten Kubu Raya salah satunya Desa Kuala Karang. Hasilnya, ada poligon yang sudah dilepaskan untuk tata batas dan ada poligon untuk program perhutanan sosial. “Terdapat 500-an hektare yang perlu dilakukan tata batasnya oleh Kementerian KLHK sehingga Kementerian ATR/BPN bisa mengeluarkan sertipikat tanah hasil redistribusi tanah,” Sigit Santosa, Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat.

Jajaran BPKH yang turut mendampingi dalam kunjungan ke Desa Kuala Karang menyambut baik langkah Kementerian ATR/BPN, Novie Trionoadi Kepala BPKH Wilayah III Pontianak mengatakan khusus untuk Desa Kuala Karang Insya Allah tahun ini akan diselesaikan. (NA/RM)